Pemerintah Diminta Intens Sikapi Maraknya Kasus Kekerasan Anak
Posbanten.com, Tangerang, – Maraknya kasus penyiksaan dari para orang tua menjadi sorotan. Pemerintah Kota Tangerang diminta lebih intens dalam menanggulangi pencegahan kekerasan terhadap anak dibawah umur.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Iman Maulana seorang relawan pemerhati anak kepada Hiwata, Selasa (23/01/2024) sore.
Menurutnya, Pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB Kota Tangerang harus lebih tanggap dan terus bersosialisasi dengan menerjunkan timnya di lingkungan masyarakat.
“Iya kan Kota Tangerang adalah kota yang layak anak, Kota yang dinobatkan oleh Kementerian, DP3AP2KB, dan itu diberikannya baru kemarin tahun lalu 2023, yang jadi persoalan adalah bagaimana cara pencegahan kekerasan terhadap anak itu sendiri,” ujar Iman yang juga pendiri Rumah Muda Indonesia ini.
Dalam melakukan aksi cepat tanggap, kata Iman, pemerintah meski melakukan solusi pencegahan kasus kekerasan dengan cara menggandeng para pegiat sosial, relawan, serta masyarakat.
“Karena kalau di lihat menurut kacamata kami, karena kami juga punya gerakan sama temen temen itu kan bikin kegiatan buat anak-anak itu luar biasa banyak ya, pelatihan-pelatihan buat anak-anak, pembelajaran buat anak, dan banyak kegiatan lain buat anak untuk peduli terhadap perhatian hak-hak anak, itu kan termasuk sebagai pencegahan,” tutur Iman.
Iman berharap, kedepan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang segera dapat ditanggulangi, dengan cara memberikan perhatian terhadap lingkungan, serta program rangkaian kegiatan ramah anak yang terus dijalankan, dengan menggandeng stakeholder dan masyarakat.
“Nah tapi ini yang di lihat itu peran pemerintah Kota Tangerang, DP3AP2KB, sektornya terhadap pencegahan ini terlalu privilege, terlalu private lah masa kelompok banyak yang di ajak A-A lagi, dia lagi dia lagi, atau mungkin barang kali orangnya dari kelompok itu lagi, artinya kan persoalan program yang kita pertanyakan program pencegahan itu terbuka untuk se-Kota Tangerang atau anak-anak tertentu yang sudah terbiasa di program DP3AP2KB, itu yang jadi soal,” beber Iman.
Lebih jauh dikatakan Iman, Pemerintah Kota Tangerang memiliki banyak program yang mengeluarkan anggaran tidak sedikit untuk melakukan pencegahan kekerasan pada anak.
“Program pencegahan yang mau kita tanya sama pemerintah Kota Tangerang, itu kan Anggarannya cukup tinggi ya, itu bisa kita liat websitenya aja berapa ratus anggaran buat pencegahan itu, jadi program itu gimana caranya bisa kena ke seluruh anak bukan cuma anak-anak yang bisa di bujuk itu lah, kita biasanya nyebut anak-anak VIP lah itu, anak itu lagi anak itu lagi yang di ajak acara, dan itupun acaranya di Puspem lagi, Puspem lagi, kan tau sendiri ruangan di Puspem itu terbatas, artinya jumlah anak yang diajak dikit,” ungkapnya.
“Lebih ke program pencegahan itu gimana caranya bisa di rasakan oleh semua, karena dinas lain yang saya lihat itu anggarannya sekian tapi bisa memanfaatkan anggaran itu, bisa melibatkan bannyak sektor, tapi DP3AP2KB tidak melakukan itu, inisasi programnya tidak ada gitu, berpacu kepada anggaran, dan terbatas- terbatas,” tambah Iman.
Menurut pria yang diketahui juga sebagai seorang aktivis di Kota Tangerang ini, DP3AP2KB sudah memiliki Satgas di tiap Kelurahan. Namun Satgas tersebut dikatakannya hanya melaporkan kejadian bukan melakukan upaya pencegahan.
“Koordinasi ke tingkat RT/RW untuk bikin program pencegahan minim, kita sama-sama tau wacana kampung ramah anak itu sampai sekarang yang waktu itu di gembor-gemborkan, setelah dinyatakan Kota Tangerang layak anak itu, udah ilang lagi itu. Semangat kampung layak anak hilang lagi, kan pendapatan penghargaan itu kan bukan euforia semata,” ujarnya.
Iman berharap agar Pemerintah Kota Tangerang dapat merangkul komunitas relawan untuk dapat diberdayakan dan bergerak dilingkungannya masing-masing.
“Kami ingin temen-temen dinas itu gimana caranya memperdayakan relawan-relawan anak, cobalah itu diperdayakan dengan cara masing-masing individu bergerak di lingkungan masing-masing, bukan hanya melaporkan saja, itukan tindakan, bukan pencegahan, bikin program pendampingan yang sifatnya pencegahan, seperti anak-anaknya dibikin aktivasi bersama keluarga, kan taman-taman di Kota Tangerang banyak bisa diperdayakan buat program keluarga,” harapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, kasus kekerasan terhadap anak kerap terjadi di Kota Tangerang, salahsatu diantaranya, seperti adanya penyiksaan seorang anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua sambungnya. Sehingga meski dilakukan upaya pencegahan secara intens dari peran serta pemerintah dan masyarakat.
“Untuk persoalan yang sudah terjadi tadi kami baca dari berita yang ada itu, bahwa DP3AP2KB mendapatkan laporan dari Polres, ini kan artinya Satgas ini itu lambat, kita pengen paling kalo udah terjadi kaya gini mudah-mudahan pendampingannya serius, tolong di follow up. Karena saya juga kan pernah mengalami, jadi tahu, itu bisa di teror, mungkin pelakunya bisa lebih kuat lagi bisa rumahnya diganggu, hal-hal seperti itu harus diantisipasi gimana caranya, mungkin DP3AP2KB bisa koordinasi dengan Polres demi keamanan lingkungan, melakukan pendampingan hingga selesai,”
“intinya kita minta benar-benar selesai, dan kalo itu udah selesai artinya harus ada evaluasi yang harus ditingkatkan dalam arti pencegahan. Satgas itu di perdayakan dengan baik, lakukan program-program pembinaan terhadap anak, terhadap ibu-ibu yang masuk dalam Puspaga (Pusat Pembinaan Keluarga -red) itu juga diseriusin dengan seluruh tingkatan sampai ke tingkat RT/RW,” tandasnya.
Sumber : Hiwata
